Krisis pendidikan tinggi Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebagai wacana normatif belaka, melainkan sebagai fenomena yang terverifikasi secara kuantitatif melalui data resmi Kemdiktisaintek dan Badan Pusat Statistik. Data Statistik Pendidikan Tinggi 2025 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa baru nasional mencapai puncaknya pada tahun ajaran 2021/2022 sebesar 2,10 juta, kemudian menurun secara konsisten hingga 1,84 juta pada 2024/2025 – angka yang secara struktural kembali ke level 2019/2020 sebesar 1,83 juta (GoodStats, 2025).

The crisis in Indonesian higher education can no longer be understood merely as normative discourse; it is a quantitatively verifiable phenomenon documented through official data from Kemdiktisaintek and the Central Statistics Agency (BPS). The 2025 Higher Education Statistics reveal that national new-student enrolment peaked in the 2021/2022 academic year at 2.10 million, then declined consistently to 1.84 million by 2024/2025 – a figure that has structurally regressed to the 2019/2020 level of 1.83 million (GoodStats, 2025).

Di tengah stagnasi kuantitatif ini, kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menjadi salah satu faktor struktural paling penting yang membentuk ulang lanskap kompetisi pendidikan tinggi. Status PTN-BH memberi otonomi luas dalam tata kelola dan keuangan, namun konsekuensinya jelas: kampus dituntut mandiri secara finansial, mencari sumber pendapatan sendiri di luar subsidi APBN yang semakin terbatas. Anggaran pendidikan tinggi nasional hanya mencapai Rp56,1 triliun atau 1,6 persen dari total APBN 2024 – jauh di bawah standar ideal UNESCO sebesar 2 persen (Puslit DPR RI, 2024).

Amid this quantitative stagnation, the policy of State Universities as Legal Entities (PTN-BH) stands as one of the most consequential structural factors reshaping the competitive landscape of higher education. PTN-BH status grants broad autonomy in governance and finance, but the consequence is clear: institutions are required to become financially self-sufficient, seeking their own revenue streams beyond an increasingly limited state subsidy. National higher education spending reached only Rp56.1 trillion, or 1.6 percent of the total 2024 state budget – far below UNESCO’s ideal standard of 2 percent (DPR RI Research Centre, 2024).

Ketika subsidi negara tidak mencukupi, jalur mandiri dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) golongan atas dan uang pangkal menjadi instrumen utama PTN-BH untuk menutup kebutuhan operasional. Konsekuensi paling nyata dari tekanan ini terlihat pada gelombang protes UKT 2024, ketika ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan berunjuk rasa memprotes kenaikan yang dilaporkan lebih dari 100 persen, dengan UKT tertinggi Fakultas Kedokteran Gigi naik dari Rp10 juta menjadi Rp17 juta (CNN Indonesia, 2024; BBC News Indonesia, 2024). Kenaikan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, namun pembatalan ini bersifat administratif dan sementara, bukan solusi struktural – ia menunda persoalan pembiayaan tanpa menambah subsidi negara, sehingga tekanan finansial pada akhirnya berpindah ke keluarga mahasiswa dan, secara tidak langsung, ke perguruan tinggi swasta yang harus tetap kompetitif dalam soal biaya.

When state subsidy proves insufficient, independent admission tracks (jalur mandiri) with higher-tier tuition fees (UKT) and entrance fees become PTN-BH’s primary instrument for covering operational costs. The clearest consequence of this pressure emerged during the 2024 tuition protests, when hundreds of students at Universitas Sumatera Utara (USU) in Medan demonstrated against increases reportedly exceeding 100 percent, with the highest tuition tier in the Faculty of Dentistry rising from Rp10 million to Rp17 million (CNN Indonesia, 2024; BBC News Indonesia, 2024). The increase was eventually rescinded by then-Minister Nadiem Makarim, but this reversal was administrative and temporary rather than structural – it postponed the financing problem without adding state subsidy, meaning the financial pressure ultimately shifted onto student families and, indirectly, onto private universities that must remain cost-competitive.

Dampak paling terukur dari pergeseran ini adalah ketimpangan struktural antara PTN dan PTS dalam memperebutkan kolam mahasiswa yang sama sekaligus menyusut. Data Detik Edu (2026) mencatat bahwa dari 127 PTN dan 2.713 PTS yang tercatat per Maret 2026, rata-rata jumlah mahasiswa per kampus PTN mencapai 34.712 orang, sedangkan PTS hanya menampung rata-rata 1.781 mahasiswa – rasio yang mencerminkan kesenjangan skala hampir dua puluh kali lipat. Kuota mahasiswa baru PTN 2025 mencapai 626.941 kursi dari 146 perguruan tinggi, sementara Ketua Umum APTISI, Furtasan, melaporkan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bahwa penerimaan mahasiswa baru PTS belum beranjak naik, bahkan turun 40–50 persen di beberapa daerah – ia menuding longgarnya kebijakan seleksi nasional dan ketidakpatuhan PTN yang tetap menerima mahasiswa baru di luar jadwal resmi sebagai penyebabnya (Medcom.id, 2025).

The most measurable impact of this shift is the structural imbalance between PTN and PTS as they compete for the same, simultaneously shrinking pool of prospective students. Detik Edu (2026) reports that among 127 public universities and 2,713 private universities recorded as of March 2026, the average student body per PTN campus reached 34,712, while PTS institutions averaged only 1,781 students – a nearly twentyfold disparity in scale. The 2025 PTN new-student quota reached 626,941 seats across 146 institutions, while the Chair of APTISI, Furtasan, reported to Commission X of the House of Representatives that PTS new-student admissions had not risen, and had in fact fallen 40–50 percent in some regions – attributing this to lax national selection policy and PTN non-compliance in admitting students outside official schedules (Medcom.id, 2025).

Bahkan sektor PTN sendiri tidak sepenuhnya imun terhadap tekanan pasar yang sama: Kemdiktisaintek mengonfirmasi bahwa 10 persen daya tampung PTN tidak terisi pada 2025, sebuah forum penyerapan aspirasi Komisi X DPR RI di USU Medan mengungkapkan bahwa banyak calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tidak mendaftar ulang, terutama karena keterbatasan biaya, termasuk status ketidaklayakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah (Kemdiktisaintek, 2026). Fakta ini menegaskan bahwa persaingan PTN-PTS di Medan dan wilayah lain bersifat zero-sum di atas kolam pendaftar yang menyusut akibat faktor demografis maupun ekonomi.

Even the public university sector is not entirely immune to the same market pressures: Kemdiktisaintek confirmed that 10 percent of PTN admission capacity remained unfilled in 2025, and a public consultation forum held by Commission X at USU Medan revealed that many admitted students failed to re-register, primarily due to financial constraints, including ineligibility for KIP Kuliah scholarships (Kemdiktisaintek, 2026). This confirms that PTN-PTS competition in Medan and elsewhere has become zero-sum over an applicant pool shrinking due to both demographic and economic factors.

Konsekuensi paling serius dari kompetisi yang tidak setara ini jatuh pada perguruan tinggi swasta, yang secara struktural tidak memiliki akses terhadap subsidi negara sebagaimana PTN, namun kini harus bersaing melawan PTN-BH yang juga aktif memburu pendapatan dari mahasiswa melalui jalur mandiri berbiaya tinggi. Akibatnya, banyak PTS mengalami tekanan finansial yang berujung pada penutupan. Kemendikbudristek mencabut izin operasional 23 PTS pada Mei 2023 karena pelanggaran berat, termasuk jual beli ijazah dan penyalahgunaan dana KIP Kuliah, dengan dua kasus terbesar melibatkan STIE Tribuana (2.980 mahasiswa) dan Universitas Mitra Karya (3.031 mahasiswa) – ditambah 19 kampus terkena penghentian pembinaan (BBC News Indonesia, 2023).

The most serious consequence of this unequal competition falls on private universities, which structurally lack access to state subsidy in the way PTN institutions do, yet must now compete against PTN-BH institutions that are themselves actively pursuing student-derived revenue through high-cost independent admission tracks. As a result, many private universities face financial pressure culminating in closure. The Ministry of Education revoked the operating licences of 23 private universities in May 2023 for serious violations, including diploma trafficking and misuse of KIP Kuliah funds, with the two largest cases involving STIE Tribuana (2,980 students) and Universitas Mitra Karya (3,031 students) – with an additional 19 institutions placed under coaching suspension (BBC News Indonesia, 2023).

Konteks Sumatera Utara memperlihatkan pola konsolidasi paksa yang mencerminkan tekanan ini secara regional. Jumlah perguruan tinggi di provinsi ini menurun dari 206 institusi (2022) menjadi 190 (2024), lalu 188 pada laporan akhir 2025, dengan 16 perguruan tinggi tutup akibat kendala operasional, meskipun 10 universitas baru lahir dari peleburan institusi yang lebih kecil (Mimbar Bangsa, 2025; LLDIKTI Wilayah I, 2025). Kasus konkret di Medan memperkuat gambaran ini: STIE Nusa Bangsa kehilangan izin akibat konflik internal yayasan, STIE Indonesia dicabut izinnya karena tidak memenuhi standar minimal, dan Institut Teknologi Medan (ITM) – kampus teknik bersejarah – kehilangan izin pada 2021 akibat dualisme kepengurusan yayasan yang tak terselesaikan, memaksa seluruh mahasiswanya berpindah ke PTS lain (Mistar.id; Antara News, 2021).

The North Sumatran context reveals a pattern of forced consolidation that reflects this pressure at the regional level. The number of higher education institutions in the province declined from 206 (2022) to 190 (2024), then to 188 by the end of 2025, with 16 institutions closing due to operational constraints, even as 10 new universities emerged from mergers of smaller institutions (Mimbar Bangsa, 2025; LLDIKTI Region I, 2025). Concrete cases in Medan reinforce this picture: STIE Nusa Bangsa lost its licence due to internal foundation conflict, STIE Indonesia had its licence revoked for failing to meet minimum standards, and Institut Teknologi Medan (ITM) – a historic engineering institute – lost its licence in 2021 due to unresolved dualism in foundation leadership, forcing its entire student body to transfer to other private institutions (Mistar.id; Antara News, 2021).

Dimensi demografis turut memperburuk tekanan struktural ini bagi PTS. BPS mencatat penurunan proporsi penduduk usia 19–24 tahun dari 12,5 persen (2010) menjadi 9,6 persen (2024), sementara sekitar 68 persen lulusan SMA/SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, menghasilkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional sebesar 32,00 persen pada 2024 (Kemdiktisaintek, 2025; Kompas.com, 2026). Di Sumatera Utara, APK tercatat 31,63 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional, dengan 269 ribu dari 394,14 ribu lulusan SMA/SMK di provinsi ini tidak melanjutkan pendidikan tinggi (Diskominfo Sumut, 2025). Ketika kolam calon mahasiswa menyusut secara demografis, PTS – yang tidak memiliki keunggulan status “negeri” dan subsidi APBN – menanggung dampak paling berat dari persaingan yang makin intensif dengan PTN-BH.

The demographic dimension further exacerbates this structural pressure on private universities. BPS records a decline in the proportion of the population aged 19–24 from 12.5 percent (2010) to 9.6 percent (2024), while approximately 68 percent of senior secondary graduates do not proceed to higher education, yielding a national GER of 32.00 percent in 2024 (Kemdiktisaintek, 2025; Kompas.com, 2026). In North Sumatra, the GER stood at 31.63 percent, slightly below the national average, with 269,000 of 394,140 senior secondary graduates in the province not continuing to higher education (Diskominfo Sumut, 2025). As the pool of prospective students shrinks demographically, private universities – lacking the “public” status advantage and state subsidy – bear the heaviest burden of intensifying competition with PTN-BH institutions.

Ironisnya, ekspansi kuantitatif yang didorong oleh kebutuhan pembiayaan PTN-BH tidak berkorelasi dengan peningkatan keterserapan lulusan di dunia kerja – baik bagi PTN maupun PTS. Secara nasional, jumlah sarjana yang menganggur mencapai 1.010.652 orang pada Februari 2025, meningkat dari 884 ribu pada Februari 2022 (GoodStats Data/BPS, 2025). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sarjana sebesar 6,13 persen pada Februari 2026 justru lebih tinggi daripada TPT nasional (4,68 persen) dan TPT lulusan pendidikan dasar (2,32 persen) – sebuah ironi yang menunjukkan bahwa ekspansi kuantitas mahasiswa, baik lewat jalur mandiri PTN maupun perluasan program PTS, tidak diimbangi dengan peningkatan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pasar kerja (Warta Ekonomi, 2026).

Ironically, the quantitative expansion driven by PTN-BH’s financing needs does not correlate with improved graduate employability – for either public or private university graduates. Nationally, the number of unemployed university graduates reached 1,010,652 in February 2025, up from 884,000 in February 2022 (GoodStats Data/BPS, 2025). The bachelor’s degree unemployment rate of 6.13 percent in February 2026 was, remarkably, higher than the national rate (4.68 percent) and the rate for primary-school graduates (2.32 percent) – an irony demonstrating that quantitative expansion in student numbers, whether through PTN independent tracks or PTS programme growth, has not been matched by improved curriculum relevance to labour market needs (Warta Ekonomi, 2026).

Di Sumatera Utara, pola serupa terlihat pada data ketenagakerjaan regional: TPT lulusan Diploma IV/S1/S2/S3 tercatat 6,90 persen pada Agustus 2025 – lebih tinggi daripada TPT lulusan SMA sebesar 6,86 persen, dan jauh di atas TPT provinsi secara umum sebesar 5,32 persen (Detik Sumut, 2025). Masa tunggu kerja rata-rata lulusan baru mencapai 19,8 bulan menurut kajian LPEM FEB UI berbasis Sakernas Agustus 2025 (Kompas Money, 2026). Data ini menegaskan bahwa tekanan finansial yang mendorong PTN-BH dan PTS untuk memperbanyak mahasiswa tidak menyelesaikan masalah fundamental relevansi pendidikan tinggi terhadap dunia kerja, melainkan hanya memindahkan tekanan dari ranah pembiayaan institusi ke ranah nasib individu lulusan.

In North Sumatra, a similar pattern appears in regional employment data: the unemployment rate for Diploma IV/Bachelor’s/Master’s/Doctoral graduates stood at 6.90 percent in August 2025 – higher than the rate for senior secondary graduates at 6.86 percent, and well above the province’s overall rate of 5.32 percent (Detik Sumut, 2025). The average job-search duration for new graduates reached 19.8 months according to a study by LPEM FEB UI based on the August 2025 Sakernas labour survey (Kompas Money, 2026). This data confirms that the financial pressure driving both PTN-BH and PTS institutions to expand student numbers has not resolved the fundamental problem of higher education’s relevance to the labour market but has merely shifted the burden from institutional financing to individual graduates’ fates.

Perbandingan internasional memperkuat urgensi persoalan struktural ini. Di Jepang, 316 dari 594 universitas swasta (53,2 persen) menerima mahasiswa baru di bawah kuota pada tahun fiskal 2025 – tahun ketiga berturut-turut mayoritas universitas swasta gagal memenuhi daya tampung (NHK World, 2025). Di Korea Selatan, proyeksi akademik memperkirakan hanya 190 dari 385 universitas yang akan bertahan dalam 25 tahun mendatang akibat penyusutan populasi, dengan universitas di luar Seoul menghadapi risiko penutupan jauh lebih besar dibandingkan universitas di ibu kota (Times Higher Education). Pola ini serupa dengan yang terjadi di Indonesia, di mana PTS di daerah menghadapi tekanan berlipat dibandingkan PTN besar di kota-kota utama.

International comparisons reinforce the urgency of this structural issue. In Japan, 316 of 594 private universities (53.2 percent) admitted new students below quota in fiscal year 2025 – the third consecutive year in which a majority of private universities failed to meet capacity targets (NHK World, 2025). In South Korea, academic projections estimate that only 190 of 385 universities will survive over the next 25 years due to population decline, with universities outside Seoul facing far greater closure risk than those in the capital (Times Higher Education). This pattern mirrors what is unfolding in Indonesia, where regional private universities face compounded pressure relative to large PTN institutions in major cities.

Perbedaan krusial antara Indonesia dan kedua negara tersebut terletak pada tahap perkembangan sistem pendidikan tinggi ketika krisis ini muncul. Jepang dan Korea Selatan mengalami tekanan demografis setelah APK pendidikan tinggi mereka melampaui 70–90 persen; Indonesia mengalaminya ketika APK baru mencapai 32,00 persen (Kemdiktisaintek, 2025). Ditambah dengan kebijakan PTN-BH yang mendorong kampus negeri turut memperebutkan pasar mahasiswa yang seharusnya menjadi domain PTS, Indonesia menghadapi kombinasi krisis yang lebih kompleks: penyusutan demografis yang datang terlalu dini, digabung dengan distorsi kompetisi yang diciptakan oleh kebijakan pembiayaan negara sendiri.

The crucial difference between Indonesia and these two countries lies in the developmental stage of their higher education systems when the crisis emerged. Japan and South Korea experienced demographic pressure only after their higher education GER exceeded 70–90 percent; Indonesia is experiencing it while its GER stands at just 32.00 percent (Kemdiktisaintek, 2025). Compounded by PTN-BH policy, which pushes public universities to compete for a student market that should arguably remain the domain of private institutions, Indonesia faces a more complex combination of crises: premature demographic contraction layered with competitive distortion created by the state’s own financing policy.

Sintesis dari seluruh data ini menegaskan bahwa kebijakan PTN-BH, meskipun dirancang untuk meningkatkan otonomi dan daya saing global perguruan tinggi negeri, secara tidak langsung menciptakan tekanan struktural yang paling berat justru dirasakan oleh perguruan tinggi swasta. Ketika PTN-BH dipaksa mencari dana operasional sendiri melalui jalur mandiri dan UKT tinggi, mereka pada dasarnya memasuki pasar yang sama dengan PTS, tetapi dengan modal reputasi, fasilitas, dan legitimasi “negeri” yang jauh lebih kuat. Akibatnya, PTS – terutama yang berskala kecil dan berlokasi di daerah seperti Sumatera Utara – menghadapi persaingan yang tidak seimbang: mereka harus tetap kompetitif secara biaya sambil menanggung beban operasional penuh tanpa subsidi negara, di tengah kolam mahasiswa yang secara demografis dan ekonomi terus menyusut.

The synthesis of this evidence confirms that PTN-BH policy, though designed to enhance the autonomy and global competitiveness of public universities, indirectly creates structural pressure that falls most heavily on private universities. As PTN-BH institutions are compelled to secure their own operating funds through independent admission tracks and higher tuition fees, they effectively enter the same market as private universities – but with far stronger reputational capital, facilities, and “public” legitimacy. Consequently, private universities – particularly smaller, regionally located ones such as those in North Sumatra – face unequal competition: they must remain cost-competitive while bearing full operational burdens without state subsidy, amid a student pool that continues to shrink both demographically and economically.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut evaluasi mendasar terhadap desain PTN-BH itu sendiri. Alih-alih membiarkan kampus negeri mengandalkan jalur mandiri sebagai instrumen pembiayaan utama, negara perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan tinggi mendekati standar UNESCO 2 persen APBN, sehingga PTN-BH tidak lagi terpaksa bersaing secara agresif memperebutkan mahasiswa berbiaya tinggi yang seharusnya menjadi pasar alami PTS (DPR RI, 2024). Tanpa pembenahan struktural pada akar kebijakan pembiayaan ini, gelombang penutupan dan konsolidasi PTS yang telah terlihat di Sumatera Utara – dari 206 menjadi 188 institusi dalam tiga tahun – berpotensi terus berlanjut, bahkan meluas ke provinsi-provinsi lain dengan karakteristik demografis dan ekonomi yang serupa.

The policy implications of these findings demand a fundamental re-evaluation of the PTN-BH design itself. Rather than allowing public universities to rely on independent admission tracks as their primary financing instrument, the state must increase higher education budget allocation toward the UNESCO standard of 2 percent of the national budget, so that PTN-BH institutions are no longer forced to aggressively compete for high-fee-paying students who should naturally belong to the private university market (DPR RI, 2024). Without structural reform at the root of this financing policy, the wave of private university closures and consolidations already visible in North Sumatra – from 206 to 188 institutions in three years – risks continuing and potentially spreading to other provinces with similar demographic and economic characteristics.